Yayasan Pendidikan Indonesia Blog

Menata Ulang Kemitraan Setara: Pelajaran dari Dinamika Haji Indonesia–Arab Saudi

Oleh MYR Agung Sidayu
Pembina Yayasan Pesantren Indonesia-Alzaytun

Catatan penting.

Hubungan Indonesia–Arab Saudi berakar pada jaringan perdagangan, penyebaran Islam, perjalanan haji, dan keilmuan yang telah berlangsung berabad-abad sebelum berdirinya kedua negara modern. Dimensi keagamaan, khususnya penyelenggaraan haji, tetap menjadi inti hubungan bilateral. Namun, perkembangan kontemporer—termasuk transformasi Vision 2030 di Arab Saudi dan posisi Indonesia sebagai anggota G20—menuntut penataan ulang agar lebih setara, transparan, dan saling menguntungkan. Insiden pemblokiran uang muka haji 2027 sebesar 14 juta riyal Arab Saudi (sekitar Rp66,6 miliar) pada Agustus 2026 menjadi ilustrasi ketimpangan yang perlu dievaluasi. Artikel ini mengkaji akar sejarah, realitas ekonomi-ketenagakerjaan, serta insiden mutakhir untuk menawarkan kerangka kemitraan yang lebih seimbang berdasarkan prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap kontribusi historis kedua pihak.

Kaidah ilahiah.

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۝ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ…

“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan…”

1. Pendahuluan.

Hubungan antara wilayah yang kini dikenal sebagai Indonesia dan Arab Saudi bukan fenomena abad ke-20. Ikatan ini terjalin jauh sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945 dan pendirian Kerajaan Arab Saudi pada 23 September 1932 di bawah Raja Abdulaziz bin Abdul Rahman Al Saud. Fondasinya terletak pada arus perdagangan, penyebaran Islam, perjalanan haji, serta jaringan keilmuan yang menghubungkan Nusantara dengan Tanah Hijaz setidaknya sejak abad ke-13.

Islam masuk ke kepulauan Nusantara melalui pedagang dan ulama dari dunia Arab, termasuk Hijaz dan Hadhramaut. Bukti awal keberadaan orang “Jawa” (sebutan umum penduduk Asia Tenggara) di Mekah tercatat dalam biografi Yaman abad ke-15 yang menyebut perjalanan seorang Jawa antara 1277–1367 M. Pada abad ke-17, komunitas Aceh telah menetap di Hijaz, sementara penguasa kerajaan Islam Nusantara menjalin kontak aktif dengan Syarif Mekah. Sultan Agung dari Mataram dan penguasa Banten, misalnya, mengirim utusan pada 1620-an hingga 1630-an untuk memperoleh legitimasi gelar “sultan” dan pengakuan spiritual.

Pada abad ke-19 intensitas meningkat. Estimasi C. Snouck Hurgronje pada akhir abad tersebut menyebutkan adanya 8.000 hingga 10.000 orang dari Hindia Belanda yang tinggal di Mekah; bahasa Melayu sempat menjadi bahasa kedua di kota suci tersebut. Dari lingkungan intelektual Haramain inilah lahir pengaruh pemikiran reformis yang membentuk gerakan keagamaan di Nusantara, termasuk Perang Padri.

Hubungan diplomatik resmi dibuka pada 1 Mei 1950 dengan pembukaan perwakilan Indonesia di Jeddah. facebook.com Sejak itu, kedua negara yang diikat iman, sejarah, dan kepentingan bersama telah menempuh lebih dari tujuh dekade. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menjadi mitra penting dalam urusan haji dan umrah. Kuota haji Indonesia termasuk terbesar di dunia—sekitar 221.000 jemaah per tahun pada musim-musim terakhir, termasuk 2026. ekonomi.bisnis.com 

Di tengah Vision 2030 Arab Saudi dan posisi Indonesia sebagai anggota G20 serta ekonomi terbesar di Asia Tenggara, sudah saatnya kedua negara menata ulang hubungan agar lebih setara, transparan, dan saling menguntungkan. Insiden pemblokiran dana haji menjadi ilustrasi relevan tentang pentingnya keseimbangan tersebut. Sejarah panjang yang mendahului keberadaan kedua negara modern justru menjadi alasan kuat mengapa hubungan ini layak dibangun di atas fondasi yang lebih adil.

2. Akar Sejarah dan Dimensi Keagamaan.

Hubungan Indonesia–Arab Saudi berakar kuat pada keyakinan menunaikan rukun Islam, khususnya ibadah haji. Sejak berabad-abad sebelum kedua negara modern terbentuk, umat Islam Nusantara menjadikan perjalanan ke Tanah Suci sebagai kewajiban spiritual sekaligus sarana pencarian ilmu. Dimensi keagamaan inilah yang menjadi fondasi paling dalam dan bertahan lama.

Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-20, ribuan orang Nusantara tidak hanya menunaikan haji tetapi menetap sebagai mukimin di Mekah dan Madinah, membentuk komunitas “Kampung Jawa” atau Jawi. Tokoh-tokoh seperti Syekh Nawawi al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, Syekh Mahfudz at-Tarmasi, dan Syekh Yasin al-Fadani tidak sekadar belajar, melainkan mengajar di Masjidil Haram dan madrasah sekitarnya. Beberapa karyanya dibaca di berbagai penjuru dunia Muslim. Pada 1926, dengan izin langsung Raja Abdulaziz, para mukimin Indonesia mendirikan Madrasah Indonesia Islamiyah di Mekah. Lembaga ini membuktikan kontribusi generasi penerus mukimin dalam pembangunan kehidupan keagamaan dan pendidikan di wilayah yang kemudian menjadi Kerajaan Arab Saudi.

Kontribusi intelektual dan spiritual tersebut tidak boleh dilupakan. Generasi ulama dan mukimin Nusantara memperkaya khazanah keilmuan Haramain, mendidik jemaah berbagai bangsa, serta menjaga kesinambungan tradisi pengajaran Islam. Mereka adalah bagian dari sejarah pembangunan komunitas Muslim di Tanah Suci itu sendiri. Karena itu, kesan bahwa Arab Saudi senantiasa berada dalam posisi lebih unggul perlu dikoreksi dengan kesadaran sejarah yang seimbang.

Pasca kemerdekaan, kerja sama keagamaan berkembang melalui beasiswa, bantuan pembangunan masjid, dan program pendidikan Islam. Kedua negara aktif di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Dimensi haji tetap menjadi inti. Sistem penyelenggaraan semakin terdigitalisasi melalui platform Nusuk dan e-wallet, yang mengharuskan negara peserta menyetorkan uang muka sebagai jaminan. Mekanisme ini efisien, tetapi menuntut transparansi dan kesetaraan agar tidak menimbulkan ketimpangan.

3. Realitas Ekonomi, Ketenagakerjaan, dan Asimetri.

Di ranah ekonomi dan ketenagakerjaan, hubungan masih menunjukkan karakter asimetris, meskipun potensi keseimbangan terbuka lebar. Arab Saudi menjadi pemasok energi penting bagi Indonesia. Sebaliknya, ekspor Indonesia didominasi produk pertanian, minyak nabati, kendaraan, kapal, serta barang konsumsi. Data perdagangan nonmigas 2025 menunjukkan nilai total sekitar USD 3,94 miliar, dengan ekspor Indonesia mencapai USD 2,88 miliar dan surplus bagi Indonesia sebesar USD 1,82 miliar. rri.co.id Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan semata pasar, melainkan juga pemasok signifikan.

Investasi Saudi di Indonesia meningkat terutama di sektor energi, infrastruktur, dan pariwisata religius, meskipun realisasi masih relatif terbatas dibandingkan potensi kedua ekonomi G20. Tenaga kerja Indonesia memberikan kontribusi nyata. Meskipun jumlah pekerja migran mengalami fluktuasi, remitansi dari Timur Tengah—dengan Arab Saudi sebagai komponen utama—tetap menjadi sumber devisa penting. Dalam catatan historis, pekerja Indonesia, khususnya perempuan di sektor domestik, telah membantu memenuhi kebutuhan tenaga kerja kerajaan selama puluhan tahun.

Vision 2030 yang digagas Putra Mahkota Mohammed bin Salman membuka peluang di bidang teknologi, energi terbarukan, pariwisata, dan sumber daya manusia. Indonesia, dengan populasi muda besar, pasar domestik luas, serta pengalaman panjang kerja sama keagamaan, memiliki modal kuat untuk menjadi mitra sejajar, bukan sekadar penerima manfaat sepihak.

Hubungan yang berawal dari keyakinan menunaikan rukun Islam harus ditingkatkan menjadi hubungan timbal balik setara. Generasi penerus mukimin Indonesia telah memberikan kontribusi besar bagi kehidupan keagamaan di Tanah Suci. Generasi pekerja migran dan pelaku ekonomi Indonesia juga terus memberikan nilai tambah. Karena itu, kesan superioritas satu pihak tidak boleh terus dipertahankan.

4. Insiden Pemblokiran Dana Haji 2027: Momentum untuk Evaluasi dan Penegasan Kesetaraan

Pada Agustus 2026 muncul insiden yang menyoroti secara tajam dinamika penyelenggaraan haji. Pemerintah Arab Saudi memblokir secara sepihak uang muka (down payment) haji 2027 milik Indonesia sebesar 14 juta riyal—setara sekitar Rp66,6 miliar—yang tersimpan di e-wallet sistem Nusuk Masar. Dana tersebut merupakan bagian dari setoran pendahuluan yang telah disetujui dan ditransfer sebagai jaminan partisipasi musim berikutnya. detik.com 

Menurut penjelasan pihak Saudi, pemblokiran dilakukan untuk menutup kekurangan pembayaran layanan kesehatan jemaah haji Indonesia tahun 2026 yang tidak sepenuhnya tertutup asuransi. Otoritas Saudi merujuk pada sekitar 600 jemaah Indonesia yang dinilai memiliki kondisi kesehatan kronis tertentu (termasuk gagal ginjal, gagal jantung, paru-paru kronis, sirosis, dan lainnya) yang seharusnya tidak lolos pemeriksaan istitha’ah. Pemerintah Indonesia segera mengirim nota diplomatik keberatan karena langkah tersebut dilakukan tanpa proses verifikasi yang memadai dan mengalihkan peruntukan dana tahun 2027 ke kewajiban tahun sebelumnya. cnnindonesia.com 

Reaksi di dalam negeri tegas. Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menilai pemblokiran sepihak itu sebagai tindakan semena-mena dan tidak sesuai kesepakatan Panitia Kerja (Panja) Haji. Ia mendesak pemerintah tidak tinggal diam dan menyatakan kesiapan Komisi VIII untuk datang langsung ke Arab Saudi jika diperlukan. DPR juga menegaskan tidak akan menyetujui pencairan dana tambahan di luar kesepakatan yang telah ada.

Insiden ini tidak berdiri sendiri. Selama ini terdapat kesan bahwa Arab Saudi memandang Indonesia semata-mata sebagai bangsa pengirim pekerja migran dan menempatkan diri dalam posisi lebih unggul karena peran sebagai penjaga dua kota suci (Haramain). Pandangan semacam itu mengabaikan fakta sejarah bahwa generasi mukimin dan ulama Nusantara telah memberikan kontribusi besar, serta mengabaikan posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan anggota G20.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia pernah menunjukkan sikap tegas dengan memberlakukan moratorium pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi. Kebijakan tersebut menimbulkan kesulitan di pihak Saudi dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja domestik dan menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki daya tawar apabila berani mengambil langkah konsisten dengan kepentingan nasional. Saat ini, di tengah berbagai kemelut geopolitik global, Indonesia perlu kembali menunjukkan ketegasan yang sama.

Penanganan insiden ini membutuhkan pendekatan diplomasi profesional dan terkoordinasi. Tanggung jawab utama tidak semata berada di tangan Kementerian Haji dan Umrah, melainkan harus melibatkan Kementerian Luar Negeri sebagai pengemban utama hubungan antarnegara. Pemblokiran dana publik secara sepihak adalah isu bilateral yang menyentuh prinsip kesetaraan, transparansi, dan penghormatan terhadap kedaulatan pengelolaan keuangan nasional.

Jika dialog diplomatik tidak membuahkan hasil memuaskan, Indonesia berhak mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut, termasuk gugatan melalui mekanisme arbitrase internasional. Langkah tersebut bukan semata karena nilai uang yang relatif terbatas, melainkan karena kebijakan yang bersifat sewenang-wenang dan berpotensi menjadi preseden buruk.

5. Menuju Kemitraan yang Lebih Seimbang.

Sudah saatnya Indonesia diposisikan bukan sekadar sebagai negara pengirim jemaah haji terbesar dan tenaga kerja migran, melainkan sebagai mitra strategis yang sejajar. Hubungan yang berawal dari keyakinan menunaikan rukun Islam harus berkembang menjadi kemitraan timbal balik setara. Kesan superioritas Arab Saudi—yang kerap muncul karena perannya sebagai penjaga dua kota suci—tidak boleh terus dipertahankan, apalagi jika kemudian melahirkan perbedaan perlakuan yang tidak proporsional terhadap Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Pakistan.

Perbedaan perlakuan terlihat dalam beberapa aspek konkret. 

Pertama, dalam pengelolaan dana. Pemblokiran sepihak atas uang muka haji 2027 dilakukan tanpa verifikasi memadai. Nilai tersebut memang tidak seberapa dibanding total setoran Indonesia yang mencapai triliunan rupiah, namun prinsipnya menyangkut kedaulatan pengelolaan dana publik dan kepastian hukum. Kebijakan serupa jarang diterapkan secara sepihak terhadap negara pengirim jemaah besar lainnya dengan prosedur yang lebih transparan.

Kedua, alokasi dan pemanfaatan daging dam serta kurban. Setiap musim haji, ratusan ribu jemaah Indonesia menyumbang hewan dam melalui sistem resmi Saudi (Project Adahi). Namun, sebagian besar daging tersebut tidak dapat dikembalikan atau didistribusikan secara optimal ke Indonesia karena regulasi impor daging dalam negeri. Sementara itu, negara-negara seperti Pakistan dan Bangladesh telah berhasil menjalin kerja sama untuk mengolah daging dam menjadi produk tahan lama dan mengirimkannya kembali ke tanah air bagi masyarakat miskin dan rentan stunting. Indonesia baru memulai inisiatif terbatas, jauh di bawah potensi kontribusi jemaahnya.

Ketiga, dalam aspek layanan dan verifikasi. Keputusan sepihak terkait istitha’ah kesehatan dan asuransi, seperti yang terjadi pada sekitar 600 jemaah tahun 2026, menunjukkan ruang dialog yang masih terbatas. Kuota Indonesia memang terbesar, namun antrean yang panjang hingga puluhan tahun dan keterbatasan akses terhadap fasilitas premium di beberapa lokasi sering kali tidak sebanding dengan kontribusi finansial dan jumlah jemaah yang dikirim.

Ketimpangan-ketimpangan ini sebagian berakar pada anggapan superioritas yang melupakan sejarah. Pada masa sebelumnya, manajemen haji bagi jemaah Nusantara berlangsung lebih tertib dan berorientasi pada kebutuhan jemaah ketika para Syekh Haji dan mutawwif Indonesia memegang peran sentral. Mereka tidak hanya memandu manasik, tetapi juga mengatur akomodasi, logistik, dan perlindungan jemaah dengan keahlian yang diakui. Tradisi pengelolaan yang berakar pada komunitas mukimin dan Syekh Haji Nusantara – termasuk Syaykh Mukhtar Sidayu – pernah menjadi model keteraturan sebelum sistem sepenuhnya terpusat di bawah otoritas modern.

Langkah konkret menuju kemitraan yang lebih seimbang perlu diperkuat:

• Transparansi dan kepastian dalam penyelenggaraan haji: Memperkuat mekanisme kontrak, asuransi, dan verifikasi kesehatan bersama agar tidak menimbulkan sengketa dana di kemudian hari. Proses penyelesaian sengketa harus melibatkan dialog setara, bukan keputusan sepihak.
• Peningkatan kerja sama ekonomi berimbang: Mendorong investasi Saudi di Indonesia secara lebih luas di sektor energi terbarukan, infrastruktur, dan industri hilir, sambil membuka akses pasar yang lebih baik bagi produk unggulan Indonesia.
• Perlindungan warga negara: Baik pekerja migran maupun jemaah haji membutuhkan standar perlindungan yang konsisten dan efektif, termasuk dalam aspek kesehatan, hukum, dan kesejahteraan.
• Diplomasi yang proaktif dan profesional: Memanfaatkan posisi Indonesia di G20, ASEAN, dan OKI untuk membangun dialog yang lebih setara. Tanggung jawab utama berada di Kementerian Luar Negeri, bukan semata Kementerian Haji dan Umrah, karena isu ini menyangkut hubungan antarnegara dan kedaulatan pengelolaan sumber daya nasional.

6. Kesimpulan.

Hubungan Indonesia dan Arab Saudi telah terjalin jauh sebelum kedua negara modern terbentuk. Fondasi spiritual yang berakar pada keyakinan menunaikan rukun Islam, kontribusi sejarah para mukimin dan ulama Nusantara, serta kerja sama kontemporer di berbagai bidang, semuanya menunjukkan bahwa ikatan ini bersifat mendalam dan saling membutuhkan.

Namun, perkembangan mutakhir—termasuk insiden pemblokiran sepihak dana down payment haji 2027 sebesar 14 juta riyal, perbedaan perlakuan dalam alokasi daging dam, serta berbagai ketimpangan lainnya—memperlihatkan bahwa hubungan tersebut belum sepenuhnya berdiri di atas prinsip kesetaraan.

Sudah saatnya Indonesia menyuarakan hubungan dengan Arab Saudi berdasarkan prinsip persahabatan antardua negara yang setara. Indonesia perlu melakukan perundingan dengan nuansa diplomatically correct, tegas namun penuh penghormatan, untuk mencegah penggunaan Makkah dan Madinah—serta penyelenggaraan haji dan umrah—sebagai instrumen tekanan atau sekadar sarana komersial demi memperoleh pendapatan melalui kebijakan yang tumpang tindih dan sepihak. Tanah Suci adalah milik umat Islam seluruh dunia; pengelolaannya harus dilandasi semangat keadilan dan kemitraan, bukan superioritas satu pihak.

Sebagai langkah konkret dan mendesak, Menteri Luar Negeri perlu memanggil Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia terkait pemblokiran dana down payment tersebut. Langkah ini penting agar ke depan tidak lagi terjadi kebijakan sepihak yang merugikan kepentingan nasional Indonesia. Pada saat yang sama, Kementerian Haji dan Umrah harus mengambil sikap yang lebih proaktif dan bermartabat—bukan sekadar menerima dengan sikap “tangan di bawah” atau pasrah terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan pihak Saudi. 

Koordinasi erat antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Haji dan Umrah menjadi keharusan agar diplomasi Indonesia dalam isu haji berjalan secara profesional, terpadu, dan berdaulat.

Dengan berdiri sejajar, menghormati sejarah panjang yang saling memperkaya, serta menuntut transparansi dan keadilan dalam setiap aspek kerja sama, Indonesia dan Arab Saudi dapat membangun kemitraan yang lebih kokoh, adil, dan berkelanjutan. Generasi mendatang berhak mewarisi hubungan yang dilandasi rasa saling menghargai, bukan ketergantungan sepihak. Sudah saatnya langkah itu diambil.

Daftar Pustaka.

• Arsip Nasional Republik Indonesia dan sumber resmi Kementerian Luar Negeri RI tentang hubungan diplomatik 1 Mei 1950.
• Laporan perdagangan nonmigas Kementerian Perdagangan RI 2025.
• Keterangan resmi Kementerian Haji dan Umrah RI serta Komisi VIII DPR RI Agustus 2026 mengenai pemblokiran dana.
• Karya C. Snouck Hurgronje mengenai komunitas Jawah di Mekah.
• Data kuota haji resmi musim 1447 H/2026 M.